Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Ibadah Haji 2020 Tidak Ada, Uang Jamaah Akan Digunakan Pemerintah

Menteri Agama Fachrul Razi menegaskan dalam siaran pers di Zoom bahwa, ibadah haji 2020 tidak ada untuk jamaah asal Indonesia. Hal ini mengingat belum adanya kepastian dari kerajaan Saudi Arabia, mengenai penyelenggaraan ibadah haji 1441 Hijriyah.


Namun, dana haji tahun 2020 sendiri memang sudah tersedia, dan saat ini dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH. Hingga saat ini, BPKH memiliki dana simpanan jamaah dalam bentuk dolar Amerika Serikat (AS) sebesar US$ 600 juta atau sekitar Rp8,86 triliun.


Dana itu akan digunakan oleh BPKH untuk membiayai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020. Namun, jika ternyata pemerintah Kerajaan Arab Saudi menunda atau meniadakan pelaksanaan ibadah haji tahun ini, maka dana akan digunakan untuk keperluan lain. Yaitu untuk keperluan pandemi Covid-19, dan bisa digunakan untuk membantu Bank Indonesia (BI) untuk penguatan nilai tukar (kurs) rupiah.

"Kami sekarang juga menyimpang uang US$ 600 juta. Bila haji tahun ini ditunda, kami bisa membantu Bank Indonesia dalam rangka untuk penguatan (kurs) rupiah," ujar Kepala BPKH Anggito Abimanyu dalam acara ‘Silaturahmi Dewan Gubernur BI dengan Stakeholder Eksternal’ secara virtual, Selasa, 26 Juni 2020 Dikutip Ikutrame dari Investor.id.

Menurut Anngito, keseluruhan dana haji yang dikelola oleh BPKH mencapai Rp 135 triliun. Dan sebagian besar dana itu diinvestasikan di Surat Berharga Negara (SBN) Syariah.

"Termasuk di antaranya untuk mendukung APBN kita yang membutuhkan dana guna mendukung penanganan Covid-19," ucap dia.

Anggito juga menyebutkan bahwa, BPKH telah kerja sama dengan Bank Indonesia di berbagai bidang. Terakhir adalah upaya untuk mengubah biaya hidup (living cost) jamaah umroh dan haji tanpa menggunakan uang tunai atau cashless.

"Terima kasih kepada Bank Indonesia atas supervisinya dalam membuat desain living cost (jamaah haji dan umroh) yang cashless. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana. Bila tahun ini (ibadah haji) dibatalkan, insya Allah ibadah haji tahun depan bisa dilaksanakan,” kata dia.

Selama tiga bulan terakhir, atau sejak 27 Februari 2020, ibadah umroh telah berhenti total. Sementara ibadah haji tahun 2020, masih belim juga diputuskan pemerintah Arab Saudi.

"Semoga kita diberikan kemudahan dan insya Allah, kalau tahun ini tidak ada, tahun depan bisa kita persiapkan dengan baik," tutur dia.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyebutkan, selama ini telah membesarkan kelembagaan BPKH, dan juga kerja sama membangun ekonomi dan keuangan syariah di Tanah Air dengan berbagai pihak.

"Di sini BPKH memiliki peran (yang) penting," tandas dia.

Perry juga mengaku telah berjanji kepada Kepala BPKH untuk mendorong  elektronifikasi biaya hidup jemaah haji dan umroh. Terkait ini, BI sudah membicarakan dengan pihak asosiasi, perbankan, dan perusahaan jasa pembayaran di dalam negeri.


"Kami juga berkoordinasi dengan pejabat moneter di Arab Saudi sana. Semoga suatu saat ke depan, para jamaah umroh khususnya, tidak perlu memakai uang, tapi bisa menggunakan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard)," pungkas Perry.