Jadi Calon Kuat di Pilpres 2024, Popularitas Anies 'Dibunuh' Pemerintah Pusat

Setelah ribut-ribut Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) selaku Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka tak mengizinkan penyelenggaraan Formula E di Monas, akhirnya Mensesneg Pratikno memberikan izin kepada Pemprov DKI untuk menyelenggarakan ajang balapan tersebut di kawasan Medan Merdeka.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Gambar: tirto.id
Izin dari Komisi Pengarah (Komrah) ini tertuang dalam surat bernomor B-3/KPPKMM/02/2020 per tanggal 7 Februari 2020.

“Informasi tentang surat Komrah tanggal 7 Februari tersebut betul,” kata Sekretaris Kemensetneg Setya Utama saat dikonfirmasi reporter Tirto, Senin (10/2/2020).

Meski diberikan izin, Kemensetneg menuturkan pelaksanaan Formula E di lingkungan Monas harus mematuhi aturan yang berlaku. Sejumlah peraturan tersebut antara lain:

Pertama, dalam merencanakan konstruksi lintasan tribun penonton dan fasilitas lainnya harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, antara lain UU No 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

Kedua, menjaga keasrian, kelestarian vegetasi pepohonan dan kebersihan serta kebersihan lingkungan di kawasan Medan Merdeka.

Ketiga, menjaga keamanan dan ketertiban di sekitar kawasan Medan Merdeka.

Keempat, melibatkan instansi terkait guna menghindari perubahan fungsi, kerusakan lingkungan, dan kerusakan cagar budaya di kawasan Medan Merdeka.

Setneg Inkonsisten

Trubus Rahadiansyah
Trubus Rahadiansyah. Sumber: beritasatu.com
Peneliti kebijakan publik Trubus Rahadiansyah merasa bingung dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada Pemprov DKI. Sebab, informasi berjalannya program revitalisasi dan Formula E di Monas telah tersiar sejak jauh-jauh hari.

Namun, ketika proyek tersebut tengah berjalan, kata Trubus, tiba-tiba saja pemerintah pusat tak memberikan izin kepada Anies. Meskipun akhirnya Pemprov DKI diberikan izin dengan catatan tertentu.

Melihat sikap pemerintah pusat yang menarik ulur perizinan program tersebut, Trubus menilai Kemensetneg inkonsisten.

Ada Motif Politis?

Ujang Komarudin
Ujang Komarudin. Gambar: breakingnews.co.id.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin menilai tarik ulur perizinan yang dilakukan pemerintah pusat terhadap Pemprov DKI sangat kental nuansa politisnya.

Menurut dia, alasannya pemerintah pusat melakukan hal tersebut lantaran tak ingin elektabilitas Gubernur DKI Anies Baswedan meningkat karena telah berhasil menyelenggarakan Formula E. Selain itu, mampu menyulap Monas menjadi kawasan yang lebih elok.

Apalagi perhelatan Formula E, kata Ujang, bakal menjadi sorotan di mata nasional maupun internasional.

Ujang mencontohkan Erick Thohir yang berhasil menyelenggarakan kegiatan SEA Games pada 2018 lalu. Setelah berhasil, Erick menjadi ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, dan kini diangkat sebagai menteri BUMN.

“Makanya pempus [pemerintah pusat] agak mengganggu sedikit gitu, karena ini kan ajang bergengsi. Ini sebenarnya yang tidak diinginkan oleh musuh-musuh Anies untuk mengganggu perhelatan ini," kata dia kepada reporter Tirto, Senin (10/2/2020).

Menurut Ujang, ketika elektabilitas Anies naik, maka pemerintah pusat khawatir mantan mendikbud itu semakin terangkat citranya. Apalagi Anies juga selama ini digaungkan sebagai calon presiden RI pada Pilpres 2024.

“Itu mendapatkan dampak politik yang bagus secara popularitas. Jadi sejak sekarang dibunuh karakternya, karena khawatir Anies jadi capres 2024," kata dia.

Ujang menilai terdapat motif lain Kemensetneg menarik ulur perizinan Anies dalam proyek revitalisasi maupun Formula E di Monas, yakni terkait .“kecipratan jatah" dari proyek tersebut.

"Kecipratan jatah itu merupakan pola umum pempus, tapi kita tidak menemukan bukti. Karena sulit membuktikannya,” kata Ujang.

Sumber: Tirto.id

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel