Politik Indonesia: Menentukan Nasib Jokowi vs Prabowo Usai Pemilu 2019

ilustrasi politik di Indonesia
Politik Indonesia. Depokpos.
Seiring dengan berakhirnya pemilihan umum 2019, suasana politik Indonesia tidak kunjung dingin malah cenderung memanas. Banyak berita politik terhangat di 2019 yang memperlihatkan konflik pasca pemilu.

Banyak politikus yang tidak menerima dengan hasil yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum tau KPU, usai menetapkan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024.

Kecurangan Pemilu 2019

Hal ini dikarenakan banyaknya kecurangan yang ditemukan oleh kubu 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahudin Uno. Apalagi banyak sekali model kecurangan yang dengan terang-terangan diperlihatkan. Baik dilakukan oleh pihak lain dengan mencoblos surat suara, hingga anggota KPPS yang tidak transparan.

Ditambah dengan kesalahan input data di KPU yang banyak sekali memenangkan kubu 01. Tentunya ini menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara hukum. Oleh sebab itu, kubu 02, Prabowo-Sandi menempuh jalur hukum dengan datang ke Mahkamah Konstitusi.

Bambang Widjojanto Dampingi Prabowo

Tidak cukup disitu saja, mereka juga didampingi oleh mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang Widjojanto. Di mana beliau memiliki pengetahuan yang kuat akan hukum di Indonesia.

Ini juga menjadi angin segar bagi kubu 02 untuk bisa membalikkan keadaan, sekaligus memenangkan gugatan.

Berikut gugatan Prabowo-Sandi terkait Pemilu 2019


Tanggal pengajuan gugatan:

Jumat, 24 Mei 2019. Pukul 22.44 WIB.


Tim kuasa hukum:

1. Dr. Bambang Widjojanto.
2. Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.D.
3. Teuku Nasrullah, S.H., M.H.
4. TM Lutfhi Yazid, S.H., LL.M.
5. Iwan Satriawan, S.H., M.CL., Ph.D.
6. Iskandar Sonhadji, S.H.
7. Dorel Almir, S.H., M.Kn.
8. Zulfadli, S.H.


Lima bentuk pelanggaran Pemilu 2019:


1. Penyalahgunaan Anggaran Belanja Negara dan/Program Kerja Pemerintah
2. Ketidaknetralan Aparatur Negara: Polisi dan Intelijen
3. Penyalahgunaan Birokrasi dan BUMN
4. Pembatasan Kebebasan Media dan Pers
5. Diskriminasi Perlakuan dan Penyalahgunaan Penegakan Hukum

Tujuh tuntutan Prabowo:


1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;

2. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.08-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden, Anggota DPRD, DPD tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Nasional di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;

3. Menyatakan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01, H. Joko Widodo dan K.H. Ma'ruf Amin, MA, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran dan kecurangan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 secara Terstruktur, Sistematis dan Masif;

4. Membatalkan (mendiskualifikasi) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Nomor Urut 01, Presiden H. Joko Widodo dan K.H. Mar'uf Amin, MA, sebagai Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2019.

5. Menetapkan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor urut 2, H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahudin Uno sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode tahun 2019-2024.

6. Memerintahkan kepada Termohon untuk seketika untuk mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahudin Uno sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2019-2024.

atau:

7. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang secara jujur dan adil di seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22e ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945.

Politik Indonesia

Politik di Indonesia akan terus menghangat, jika Jokowi-Ma'ruf kembali ditetapkan oleh KPU sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Partai politik di Indonesia
Partai politik di Indonesia. Detik.com
Apalagi seperti kita ketahui, di setiap acara kampanye selalu terlihat lebih sepi dibandingkan kampanye Prabowo-Sandi.

Ditambah dengan kecurangan yang ada, yang jika tidak diproses akan menjadi preseden buruk.

Terakhir, politik di Indonesia memang tidak akan reda jika pendidikan politik tidak pernah kita terapkan mulai dari bangku sekolah. Termasuk di antaranya sistem politik kita yang selalu berubah-ubah.

Demikian juga dengan budaya politik yang selalu menyanjung dan mengekslusifkan pendukung. Serta selalu keras terhadap mereka yang bersebrangan pendapat. Seperti dalam kasus penangkapan para tokoh 02 yang dianggap malakukan makar.

Padahal, yang mereka gugat adalah calon presiden dan wakil presiden, serta sistem pemilu 2019 yang carut marut. Bukan untuk menggulingkan pemerintahan yang ada saat ini.

Selanjutnya, mari kita pantau bagaimana berita politik di hari-hari mendatang. Semoga masyarakat bisa mengerti perbedaan, yang dalam sebuah politik adalah hal yang wajar.

Kawan bisa jadi lawan, lawan bisa jadi kawan. Kita tidak pernah tahu siapa lawan dan kawan kita dalan politik.
Loading...

Belum ada Komentar untuk "Politik Indonesia: Menentukan Nasib Jokowi vs Prabowo Usai Pemilu 2019"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel